Oleh : Dandy Aulia Rachman ( Ketua DPC GMNI Pasuruan )
Kabar Marhaen, Opini – Kabupaten Pasuruan hari ini sedang berlomba menjadi “pusat pertumbuhan ekonomi baru” di Jawa Timur. Berbagai proyek investasi masuk dengan dalih pembangunan dan peningkatan PAD. Dari kawasan industri di Rembang, Pandaan, dan Beji, hingga real estate dan proyek wisata di lereng Arjuno-Welirang. Pemerintah daerah menjual narasi kemajuan dan modernitas, tetapi lupa satu hal paling mendasar yaitu keberlanjutan ekologis.
Di balik deretan narasi bertuliskan “Pasuruan Ramah Investasi”, ada wajah lain yang tidak pernah muncul di spanduk dan baliho promosi: kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan ketimpangan sosial. Lahan pertanian produktif di kawasan timur tergerus untuk proyek industrialisasi dan kepentingan militer. Hutan di barat, terutama di kaki Arjuno, mulai terfragmentasi akibat proyek perumahan elit dan resort wisata. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber penghidupan warga kini menanggung beban limbah industri tanpa pengawasan ketat.
Pemerintah daerah sibuk membanggakan capaian realisasi investasi, tapi abai pada fakta bahwa sebagian besar proyek itu tidak memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang transparan dan partisipatif. Banyak warga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Prinsip free, prior, and informed consent hanyalah jargon dalam dokumen, tidak menjadi praktik dalam kebijakan. Akibatnya, rakyat kecil kembali menjadi penonton dalam pembangunan yang merampas ruang hidupnya.
Contoh paling nyata bisa dilihat di kawasan Prigen, di mana alih fungsi lahan terus terjadi secara masif. Hutan sekunder di sekitar lereng Arjuno yang berfungsi sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi kompleks perumahan dan area komersial. Saat hujan deras turun, wilayah bawah seperti Bangil dan Beji harus menanggung banjir akibat berkurangnya daerah tangkapan air. Begitu pula di wilayah timur seperti Nguling dan Lekok, pencemaran industri dan abrasi pesisir makin memperburuk kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, dampak ekologisnya mulai nyata. Banjir dan longsor menjadi langganan tahunan di wilayah bawah seperti Bangil, Beji, dan Kraton. Debit mata air di Prigen terus menurun. Sungai-sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat tercemar limbah industri. Sementara masyarakat dan petani kecil kehilangan ruang hidup, digusur oleh proyek-proyek yang mengatasnamakan kemajuan.
Investasi tanpa keseimbangan ekologis adalah investasi yang menanam bencana. Ia mungkin menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi menghancurkan daya dukung lingkungan jangka panjang. Dan ketika banjir datang, air bersih menipis, atau tanah longsor menutup jalan, tidak ada investor yang mau bertanggung jawab. Semua beban ditanggung rakyat dan generasi mendatang.
Pasuruan seharusnya menempuh jalan lain. Jalan yang menempatkan ekologi sebagai dasar perencanaan pembangunan. Bukan pertumbuhan semu yang diukur dari nilai investasi, tetapi kesejahteraan yang diukur dari kemampuan rakyat menjaga tanah, air, dan udara mereka. Pemerintah daerah harus berani keluar dari jebakan logika investasi destruktif dan memulihkan fungsi ekologis wilayahnya.
