Jakarta, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar Simposium Nasional bertajuk “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran: Catatan Kritis DPP GMNI terhadap Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, bertempat di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (31/10).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Rocky Gerung (Pengamat Politik dan Sosial), Arif Nur Alam (Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center/IBC), serta Sujahri Somar selaku Ketua Umum DPP GMNI dan beberapa tamu undangan dari berbagai organisasi kepemudaan.
Dalam forum tersebut, DPP GMNI bersama para narasumber menyampaikan beragam pandangan kritis terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun terakhir. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), intoleransi, hingga persoalan sektor minerba dan lingkungan hidup.
Salah satu sorotan datang dari Arif Nur Alam, yang menilai bahwa politik anggaran di era Prabowo–Gibran perlu dikaji ulang secara mendalam, terutama terkait efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Ia menyoroti program MBG yang berpotensi menabrak amanat konstitusi mengenai alokasi 20 persen anggaran pendidikan.
“Program makan bergizi seharusnya menjadi domain sektor kesehatan atau pangan, bukan pendidikan. Jika tetap diambil dari pos pendidikan, maka fungsi pendidikan akan terkikis. Dari total lebih Rp700 triliun, hanya sekitar 11 persen yang benar-benar menyentuh aspek pendidikan substantif,” ujar Arif.
Sementara itu, *Rocky Gerung* menegaskan pentingnya keberanian intelektual mahasiswa dan organisasi pergerakan dalam mengawal jalannya pemerintahan. “Mahasiswa harus menjaga daya kritisnya. Demokrasi tanpa kritik akan melahirkan kekuasaan yang lemah moralnya. Simposium seperti ini adalah bentuk nyata peran mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa,” tegas Rocky.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum refleksi dan kontrol sosial bagi pemerintahan. “Sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa, GMNI berkewajiban menyampaikan kritik konstruktif demi memastikan arah kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat kecil, sesuai nilai-nilai Marhaenisme Bung Karno,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sujahri menilai bahwa program ini kini mulai menunjukkan dampak positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan peningkatan daya beli masyarakat, program ini tidak hanya berperan sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari pertanian, distribusi, hingga UMKM. “Pada intinya, pelaksanaan MBG harus menjadi sarana untuk menggerakkan kemandirian ekonomi lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sujahri mengingatkan pentingnya pemaksimalan serapan anggaran MBG agar benar-benar menyentuh anak-anak bangsa dan masyarakat secara langsung.
Selain itu, DPP GMNI juga menyoroti persoalan intoleransi yang masih terjadi di tengah masyarakat. Dalam peradaban yang semakin maju, negara harus hadir menjamin semangat harmoni kebangsaan. “Ke depan, bangsa ini memiliki banyak visi dan misi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan nasional. Maka, nilai kebinekaan dan toleransi harus terus dijaga,” ujar Sujahri.
Menutup paparannya, Sujahri turut menyoroti pentingnya komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Ia menyampaikan bahwa GMNI mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat agenda transisi energi hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. “Isu lingkungan harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi nasional. Mengingat di daerah persoalan lingkungan masih banyak memunculkan polemik, baik itu pertambangan yang tidak memiliki perizinan dengan lengkap, keterlibatan masyarakat adat, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar yang maksimal dan lain sebagainya. Kebijakan yang pro-lingkungan akan menciptakan ekonomi hijau yang inklusif dan memperkuat ketahanan bangsa,” jelasnya.
Sebagai kesimpulan dari diskusi yang dinamis, DPP GMNI menekankan bahwa Presiden Prabowo perlu melakukan transvaluasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga negara, terutama dalam aspek kepemimpinan politik dan pemerintahan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
